Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, kembali menunjukkan komitmennya dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Kamis, 27 November 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula RSUD Sukadana ini dimulai pukul 09.00 WIB dan dihadiri berbagai perwakilan masyarakat serta pemangku kepentingan.

Pelaksanaan FKP merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2012, yang menuntut setiap instansi pelayanan untuk menyediakan ruang dialog terbuka, transparan, dan partisipatif. Melalui forum ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan langsung terkait penyelenggaraan layanan di RSUD Sukadana.

Direktur RSUD Sukadana, dr. Nila Sandrawati Tanjung,M.Kes.Sp.KKLP dalam sambutannya menekankan bahwa forum ini merupakan sarana strategis untuk mengumpulkan aspirasi publik sekaligus memaparkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025. Menurutnya, evaluasi berkala seperti ini sangat penting agar mutu pelayanan rumah sakit dapat terus diperbaiki.

“FKP menjadi jembatan komunikasi antara rumah sakit, masyarakat, dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama memberikan masukan yang konstruktif demi meningkatkan kualitas pelayanan,” ujar dr. Nila.

Ia juga menambahkan bahwa penyelenggaraan FKP diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja RSUD Sukadana. Rumah sakit berkomitmen menjalankan layanan sesuai standar regulasi sekaligus memastikan setiap proses pelayanan mengedepankan keselamatan pasien dan kebutuhan masyarakat.

Lebih jauh, dr. Nila menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan peningkatan signifikan dalam aspek kualitas layanan, ketepatan waktu, serta transparansi dan akuntabilitas rumah sakit. Hasil diskusi dalam forum ini nantinya akan dirumuskan sebagai rekomendasi resmi yang menjadi dasar penyusunan rencana aksi peningkatan mutu pelayanan untuk periode tahun berikutnya.

Kegiatan FKP tahun ini turut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi profesi, perwakilan pasien, media, lembaga kontrol publik, serta berbagai stakeholder lain yang berperan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah Lampung Timur.